Cegah Penyebaran Virus Covid 19 di Pilkades, Pemkab Ciamis Sosialisasikan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020

posted in: Kabar Ciamis | 0
Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 terkait Pemilihan Kepala Desa

Ciamis,- Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Ciamis, Pemkab Ciamis menggelar Sosialisasi Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri yang dilaksanakan secara virtual dari Aula Setda Kabupaten Ciamis di ikuti oleh Camat se-Kabupaten Ciamis. Senin, 07/12/2020.

Kegiatan Sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Bupati Ciamis, Yana D. Putra menyampaikan sambutannya, bahwa Pilkades serentak 2020 di Kabupaten Ciamis telah mengalami beberapa kali penundaan.

“Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Ciamis telah mengalami dua kali penundaan, yang pertama tanggal 12 April dan 15 agustus, yang keduanya di sebabkan karena pandemi covid-19,” kata Wakil Bupati Ciamis.

Wakil Bupati Ciamis berharap agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar.

”Saya berharap agar nanti tepatnya tanggal 19 Desember 2020 pelaksanaan Pilkades di 27 Kecamatan di Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan aman, lancar, kondusif dan tidak adanya kluster baru covid-19,” tambahnya.

Sementara Dr. Paudah, M.Si, sebagai Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa pada Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memaparkan, bahwa konsiderans perubahan kedua Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades yaitu untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan coronavirus disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat, jelasnya.

“Sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi covid 19 sehingga perlu diubah,” imbuhnya.

dikatakan dr. Faudah, ada 2 poin khusus dari substansi struktur kepanitiaan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten atau kota sesuai pasal nomor 5.

Pertama, yaitu substansi struktur panitia pemilihan kabupaten atau kota dan penugasannya penguatan panlih kabupaten atau kota yang dibentuk bupati atau walikota dengan melibatkan unsur-unsur Forkopimda yang didalamnya terdiri dari Kapolres, Kodim, ketua DPRD, Kepala Kejaksaan dan yang lainnya serta Satgas penanganan covid-19 dan unsur terkait lainnya.

Kedua, yaitu penguatan pengawasan protokol kesehatan pada tingkat kecamatan dengan bupati atau walikota untuk membentuk kepanitiaan tingkat kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten/kota yang terdiri dari unsur forum koordinasi kecamatan yaitu Camat, Kapolsek, Koramil, dan serta Satgas Penanganan covid-19 Kecamatan dan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan unsur terkait lainnya, jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Paudah juga menegaskan para calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak, tegasnya.

Adapun beberapa penekanan dari Kementerian Dalam Negeri Dirtjen Bina Pemerintahan Desa diantaranya yaitu ;

Persiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dengan baik dan bijak melalui penguatan koordinasi baik Forkopimda Kabupaten maupun forum koordinasi Kecamatan khususnya antisipasi pengamanan dan penerapan protokol kesehatan.

Segera tindak lanjuti Permendagri Nomor 72 tahun 2020 dengan instrumen hukum daerah dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan sebelum terbitnya Permendagri dimaksud dan terhadap substansi yang bertentangan maka perlu segera dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi resistensi di daerah

“Khusus untuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada panitia pemilihan tingkat Desa calon dan masyarakat secara masif dan terstruktur terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkades serentak sesuai dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2020 maupun instrumen hukum daerah,” ujar Dr. Paudah, M.Si.

Dihadapan para camat, Dr. Paudah, M.Si, mengatakan apabila terdapat permasalahan Pemerintah Daerah Kabupaten tidak perlu ragu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Pemerintahan Desa, katanya.

“Perkuat publikasi terhadap penerapan protokol kesehatan pada Pilkada serentak yang aman dan bebas covid-19 baik aspek persiapan pelaksanaan dan keberhasilannya,” tambahnya.

Diakhir paparannya, Dr. Paudah, M.Si, mengatakan yaitu lakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan persiapan maupun pelaksanaan pilkades untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina pemerintahan desa, tandasnya. (diskominfo.azizal)

(Visited 197 times, 2 visits today)
Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]